TUGAS SOFTSKILL – ANALISA RASIO KEUANGAN PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk TAHUN 2013-2015

TUGAS SOFTSKILL
KELAS 4EB 11
BAMBANG MARDI W (21213631)
TAUFIQ MAULANA (28213823)

ANALISA RASIO KEUANGAN PT. INDOFOOD SUKSES MAKMUR Tbk
TAHUN 2013-2015

Rasio Likuiditas
Current Ratio (CR)
Rasio ini mengukur kemampuan aktiva lancar untuk memenuhi kewajiban finansial jangka pendek yang berupa hutang-hutang jangka pendek.

CR Indofood 2013 = 32,772,095/19,471,309 = 1.68 =168%
CR Indofood 2014 = 41,014,127/22,658,835 = 1.81 =181%
CR Indofood 2015 = 42,816,745/25,107,538 = 1.71 =171%
Analisis Current Rasio:
Dari hasil perhitungan data yang diperolehh melalui laporan keuangan perusahaan untuk menghitung current ratio pada tahun 2013 – 2015 mendapatkan hasil sebesar 168% pada tahun 2103, 181% pada tahun 2014 dan 171% pada tahun 2015. Pada tahun 2014 terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 13% dari tahun 2013. Kenaikan presentase tersebut dikarenakan aktiva lancar pada tahun 2014 mengalami peningkatan yang lebih besar dibandingkan hutang lancarnya. Pada tahun 2015 perusahaan mengalami penurunan rasio yang signifikan sebesar 10% , yang mana hal ini terjadi disebabkan karena hutang lancar mengalami peningkatan dibandingkan aktiva lancar yang dimiliki perusahaan. Angka rasio pada tahun terakhir munjukkan angka sebesar 171% yang masih berada dibawah rata-rata rasio industri yaitu >200% menandakan bahwa Current ratio perusahaan kurang baik.

Data Ringkasan Current Ratio
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Tahun 2013 – 2015
(Dalam Jutaan Rupiah)
Tahun Aktiva Lancar Hutang Lancar CR %CR
2013 32,772,095 19,471,309 1.68 168%
2014 41,014,127 22,658,835 1.81 181%
2015 42,816,745 25,107,538 1.71 171%

Quick Ratio (QR)
Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka pendeknya dengan menggunakan aktiva yang lebih likuid.

QR Indofood 2013 = (32,772,095-8,160,539)/19,471,309 = 1,26= 126%
QR Indofood 2014 = (41,014,127-8,446,349)/22,658,835 = 1,44 = 144%
QR Indofood 2015 = (42,816,745-7,627,360)/25,107,538 = 1,40 = 140%
Analisis Quick Rasio:
Dari hasil perhitungan data yang diperolehh melalui laporan keuangan perusahaan untuk menghitung Quick ratio pada tahun 2013 – 2015 mendapatkan hasil sebesar 126% pada tahun 2013, 144% pada tahun 2014 dan 140% pada tahun 2015. Hal tersebut menunjukan kemampuan perusahaan dalam membayar hutang yang harus segera dipenuhi dengan kas yang tersedia dalam perusahaan. Jadi, setiap hutang lancar Rp 100 dijamin oleh aktiva yang telah dikurangi persediaan sebesar 126 pada tahun 2013, 144 pada tahun 2014, dan 140 pada tahun 2015. Pada tahun 2014 terdapat kenaikan yang signifikan sebesar 18% dari tahun 2013. Dan pada tahun 2014-2015 mengalami penurunan kembali sebesar 4%. Penurunan quick ratio mengindikasikan perusahaan mengalami penurunan kemampuan dalam membayar utang yang segera dipenuhi dengan aktiva lancar yang lebih liquid. Walaupun mengalami penurunan, angka rasio pada tahun 2015 sebesar 140% masih berada diatas rata-rata industri yaitu >100%.
Data Ringkasan Quick Ratio
PT. Indofood Sukses Makmur Tbk
Periode 2013 – 2015
(Dalam jutaan rupiah)
Tahun Aktiva Lancar Persediaan Hutang Lancar QR %QR
2013 32,772,095 8,160,539 19,471,309 1.26 126%
2014 41,014,127 8,446,349 22,658,835 1.44 144%
2015 42,816,745 7,627,360 25,107,538 1.40 140%

Rasio Solvabilitas
Total Debt to Equity Ratio (DER)
Rasio ini mengukur perbandingan antara hutang – hutang dan ekuitas dalam pendanaan perusahaan dan menunjukkan kemampuan modal sendiri, perusahaan untuk memenuhi seluruh kewajibanya.

DER Indofood 2013 = 39,719,660/37,891,756 = 1.05 = 105%
DER Indofood 2014 = 45,803,053/40,247,198 = 1.14 = 114%
DER Indofood 2015 = 48,709,933/43,121,593 = 1.13 = 113%
Analisis Total Debt to Equity Ratio (DER):
Dari hasil perhitungan data yang diperolehh melalui laporan keuangan perusahaan untuk menghitung DER pada tahun 2013 – 2015 mendapatkan hasil pada tahun 2013 sebesar 105%, pada tahun 2014 sebesar 114% dan 2015 sebesar 113%. Pada tahun 2014 presentase angka menunjukan peningkatan sebesar 9% dari tahun 2013. Kemudian pada tahun 2015 mengalami penurunan sebesar 1% dari tahun 2014. Presentase rasio tahun terakhir menunjukkan kondisi perusahaan yang kurang baik karena melebihi rata-rata industri yaitu <100%.
Data Ringkasan Total Debt to Equity Ratio
Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk
Periode 2013 – 2015
(Dalam jutaan rupiah)
Tahun Total Hutang Modal Sendiri DER %DER
2013 39,719,660 37,891,756 1.05 105%
2014 45,803,053 40,247,198 1.14 114%
2015 48,709,933 43,121,593 1.13 113%

Total Debt Asset Ratio (DAR)
Rasio ini mengukur hutang lancar dan hutang jangka panjang dan jumlah seluruh aktiva diketahui.

DAR Indofood 2013 = 39,719,660/( 77,611,416) = 0,51 = 51 %
DAR Indofood 2014 = 45,803,053/( 86,077,251) = 0,53 = 53 %
DAR Indofood 2015 = 48,709,933/( 91,831,526) = 0,53 = 53 %
Analisis Debt-Asset Rasio:
Dari hasil perhitungan data yang diperolehh melalui laporan keuangan perusahaan untuk menghitung DAR pada tahun 2013 – 2015 mendapatkan hasil Debt-Asset Ratio pada tahun 2013 sebesar 51%, pada tahun 2014 sebesar 53% dan pada tahun 2015 sebesar 53%. Debt-Asset Ratio menunjukan rasio total hutang terhadap total aktiva, yang mengukur presentase total dana yang disediakan kreditor dengan total asset perusahaan.
Dengan melihat ratio yang relatif naik selama lima tahun terakhir, maka dapat dikatakan bahwa pembiayaan perusahaan yang digunakan untuk asset diperoleh dari pinjaman kreditor yang jumlahnya semakin naik. Semakin naik beban pinjaman dari kreditor, maka semakin tiggi pula beban yang akan dikeluarkan oleh perusahaan. Walaupun mengalami kenaikan tiap tahunnya, akan tetapi rasio pada tahun terakhir masih berada dibatas aman yaitu 53% pada tahun 2015 karena rata-rata rasio industri sebesar <100% dan menunjukkan bahwa kondisi perusahaan dalam keadaan baik. Data Ringkasan Total Debt to Asset Ratio Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk Periode 2013 – 2015 (Dalam jutaan rupiah) Tahun Total Hutang Total Aktiva DAR %DAR 2013 39,719,660 77,611,416 0.51 51% 2014 45,803,053 86,077,251 0.53 53% 2015 48,709,933 91,831,526 0.53 53% Rasio Profitabilitas Return of Asset (ROA) Rasio ini mengukur kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dari aktiva yang digunakan. ROA Indofood 2013 = 3,416,635/77,611,416 = 0.04 = 4% ROA Indofood 2014 = 5,229,489/86,077,251 = 0.06 = 6% ROA Indofood 2015 = 3,709,501/91,831,526 = 0.04 = 4% Analisis Return of Asset: Dari hasil perhitungan Return of Asset dari tahun 2013 sampai 2015 didapatkan, 4% pada tahun 2013, 6% pada tahun 2014 dan 4% pada tahun 2015. Artinya angka-angka tersebut berarti bahwa setiap laba setelah bunga dan pajak Rp.100 dijaminkan oleh total aktiva Rp 4 (2013), Rp 6 (2014) dan Rp 4 (2015) . Total Return on Asset pada tahun 2013-2015 mengalami keadaan yang fluktuatif setiap tahunnya.. Return of Asset menunjukkan menurunnya modal yang diinvestasikan dalam keseluruhan netto. Hal ini menggambarkan bahwa kemampuan perusahaan dalam mengelola laba dengan total aktiva yang ada kurang baik karena berada dibawah rata-rata rasio industri yaitu >5%.
Data Ringkasan Return of Asset
Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk
Periode 2013 – 2015
(Dalam jutaan rupiah)
Tahun EAT Total Aktiva ROA %ROA
2013 3,416,635 77,611,416 0.04 4%
2014 5,229,489 86,077,251 0.06 6%
2015 3,709,501 91,831,526 0.04 4%
Return of Equity (ROE)
Rasio ini mengukur kemampuan dari modal sendiri untuk menghasilkan keuntungan bagi seluruh pemegang saham, baik saham biasa maupun saham preferen.

ROE Indofood 2013 = 3,416,635/77,611,416 = 0,09 = 9%
ROE Indofood 2014 = 5,229,489/86,077,251 = 0,12 = 12%
ROE Indofood 2015 = 3,709,501/91,831,526 = 0,09 = 9%

Analisis Return of Equity:
Dari hasil perhitungan Return of Equity dari tahun 2013 sampai 2015 didapatkan sebesar 9% pada tahun 2013, 12% pada tahun 2014 dan 9% pada tahun 2015. Artinya angka-angka tersebut berarti bahwa setiap laba setelah bunga dan pajak Rp.100 dijaminkan oleh modal pemilik Rp 9 (2013), Rp 12 (2014) dan Rp 9 (2015) . Total Return on equity pada tahun 2013-2015 mengalami keadaan yang fluktuatif setiap tahunnya. Disimpulkan bahwa kondisi Return of Equity perusahaan dalam kondisi kurang baik karena rasio pada tahun terakhir masih jauh pada standar rata-rata rasio industri yaitu sebesar >20%.

Data Ringkasan Return of Equity
Pt. Indofood Sukses Makmur Tbk
Periode 2013 – 2015
(Dalam jutaan rupiah)
Tahun EAT Modal Sendiri ROE %ROE
2013 3,416,635 77,611,416 0.09 9%
2014 5,229,489 86,077,251 0.12 12%
2015 3,709,501 91,831,526 0.09 9%

RANGKUMAN PERBANDINGAN RASIO KEUANGAN PERUSAHAAN DENGAN
RATA – RATA INDUSTRI PT. Indofood Sukses Makmur
Keterangan Tahun Rata-rata Rasio Industri Komentar
2013 2014 2015
Rasio Likuiditas
Current Ratio 168% 181% 171% >200%
IlLikuid
Quick Ratio 126% 144% 140% >100% Likuid
Rasio Solvabilitas
Debt-Equity Ratio 105% 114% 113% <100% InSolvabel
Debt-Asset Ratio 51% 53% 53% <100% Solvabel Rasio Profitabilitas Return of Asset 4% 6% 4% >5% Tidak Efisien
Return of Equity 9% 12% 9% >20% Tidak Efisien

Sumber:

http://www.idx.co.id/Portals/0/StaticData/ListedCompanies/…/INDF.pd

Advertisements

Perbandingan Akuntansi Di Negara Indonesia Dengan Negara Polandia, Argentina, kolumbia, India.

STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA DAN STANDAR AKUNTANSI INTERNASIONAL

A. STANDAR AKUNTANSI DI INDONESIA

Definisi SAK

Standar Akuntansi Keuangan (SAK) adalah suatu kerangka dalam prosedur pembuatan laporan keuangan agar terjadi keseragaman dalam penyajian laporan keuangan. Standar Akuntansi Keuangan (SAK) merupakan hasil perumusan Komite Prinsipil Akuntansi Indonesia pada tahun 1994 menggantikan Prinsip Akuntansi Indonesia tahun 1984. SAK di Indonesia merupakan terapan dari beberapa standard akuntansi yang ada seperti, IAS,IFRS,ETAP,GAAP. Selain itu ada juga PSAK syariah dan juga SAP.

Standar Akuntansi Keuangan adalah SAK yang telah berlaku sekarang, Dengan SAK yang telah terkonvergensi ke IFRS diharapkan akan memberikan perpektif pemahaman yang sama bagi investor asing dalam membaca laporan keuangan perusahaan Indonesia ataupun investor Indonesia yang ingin ekspansi ke luar negeri.

Kegunaan SAK

Standar akuntansi diperlukan untuk memudahkan penyusunan laporan keuangan, memudahkan auditor serta Memudahkan pembaca laporan keuangan untuk menginterpretasikan dan membandingkan laporan keuangan entitas yang berbeda. Di Indonesia SAK yang diterapkan akan berdasarkan IFRS pada

tahun 2012 mendatang. Pada PSAK-IFRS, SAK ETAP ditetapkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia. PSAK Syariah diterbitkan oleh Dewan Akuntansi Syariah sedangkan SAP oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintah.

Sejarah Perkembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia

Terdapat tiga tonggak sejarah yang pernah dicapai sebelumnya dalam pengembangan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia:
1. Menjelang diaktifkannya pasar modal di Indonesia pada tahun 1973. Pada masa itu merupakan pertama kalinya IAI berhasil melakukan kodifikasi prinsip dan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia dalam suatu buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia (PAI).” pada tahun 1973.
2. Tahun 1984. Pada masa itu, komite PAI melakukan revisi secara mendasar PAI 1973 dan kemudian mengkondifikasikannya dalam buku ”Prinsip Akuntansi Indonesia 1984” dengan tujuan untuk menyesuaikan ketentuan akuntansi dengan perkembangan dunia usaha.

3. Tahun1994, setelah berlangsung selama 10 tahun IAI kembali melakukan revisi total terhadap PAI 1984 dan melakukan kodifikasi dalam buku ”Standar Akuntansi Keuangan (SAK) per 1 Oktober 1994.” IAI mengadopsi pernyataan International Accounting Standard Committee (IASC) sebagai dasar acuan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku di Indonesia.

Negara Indonesia

Pengaturan akuntansi di Indonesia dilakukan oleh Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) dengan tetap berada di bawah pengawasan Departemen Keuangan. IAI yang membawahi Institut Akuntan Publik Indonesia menyusun standar akuntansi keuangan (SAK) dan standar profesional akuntan public (SPAP). Sebelum kemerdekaan, di Indonesia dikenal tata buku menurut pola Belanda. Setelah merdeka, Fakultas fakultas Ekonomi membuka jurusan akuntansi dengan pendidikan akuntansi pola Amerika. IAI menjadi anggota International Federation of Accountants (IFAC) pada tahun 1994 dan wajib untuk mendukukung aktivitas IASB. Sebagai anggota IFAC, IAI berkewajiban (1) mengajak pemerintah dan badan penyusun standar agar laporan keuangan perusahaan yang diterbitkan mematuhi IFRS, (2) mengajak badan pengawas pasar modal, industry dan masyarakat bisnis agar menerbitkan laporan keuangan menurut IFRS dan mengungkapkan fakta dari setiap kepatuhannya, (3) membantu pengembangan pengakuan IFRS secara internasional dan (4) memonitor kepatuhan terhadap IFRS melalui penelaahan quality insurance yang ditetapkan SMO (Statement of Membership).
Pengukuran akuntansi didasarkan pada asumsi going concern. Dasar pengukuran akrual digunakan secara luas dan aturan pengakuan transaksi sangat terikat dengan konsep matching. Perubahan konsistensi beserta pengaruhnya harus diungkapkan. Komponen laporan keuangan tahunan perusahaan besar meliputi : neraca, perhitungan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas dan catatan pada laporan keuangan.

Perbandingan Akuntansi Di Negara Indonesia Dengan Negara Polandia, Argentina, kolumbia, India.

1. Polandia

Polandia memulai transisinya ke arah pasar ekonomi pada tahun 1990 menggunakan model shock therapy, yang berarti bahwa semua perubahan dibuat secara bersamaan. Faktanya tujuan Polandia adalah membangun basis untuk pasar ekonomi dalam satu tahun. Dengan cara membuat legal, institusional dan institusi ekonomi yang diperlukan untuk membantu privatisasi ekonomi. Meskipun transisi mereka dimulai di bawah kondisi yang susah seperti inflasi yang tinggi. Negara mereka pun menjadi salah satu pemimpin diantara negara transisi. Kemiskinan dan pengngangguran masih tetap tinggi di Polandia, tetapi negaa ini tetap membuat kemajuan. Munkin yang paling berarti adalah masuknya negara ini ke dalam Uni Eropa pada tahun 2004.
Dibawah rezim komunis, akuntansi tetap eksis untuk mengatur penggunaan aset negara dan menjaga aset publik dari pencurian. Menteri keuangan membuat akuntansi untuk mengontrol kegiatan dari perusahaan perseorangan. Rencana akuntansi Soviet dikenalkan pada tahun 1953-1954 yang mana mengalokasikan dana surplus untuk aktivita negara. Dengan begitu akuntansi ada bukan untuk mengukur keuntungan atau efisiensi tetapi untuk menolong pemerintah menyalurkan dana untuk aktivitas negara. Pengungkapan yang digunakan untuk mengetahui seberapa bagus perusahaan mencapai target surplus. Meskipun tidak ada hukuman untuk kegagalan, perusahaan masih beresiko untuk tidak disukai oleh partai komunis. Sistem akuntansi polandia melalui 3 tahapan transisi yaitu pada tahun:1991, 1994, dan 2000. ketetapan akuntansi 1991 yang dikeluarkan oleh menteri keuangan untuk menyediakan peraturan yang menjembatani transisi ekonomi menuju pasar ekonomi. Tetapi, ketetapan yang dibuat tanpa mengkonsultasikan perbedaan pengguna informasi sangat dikritik karena sangat tidak membantu dan banyaknya ketidak konsistenan antara praktik dan aturan.
The Accounting Act tahun 1994 yang dikeluarkan untuk membawa akuntansi Polandia lebih dekat dengan standar Uni Eropa. Polandia mengadopsi ide dari “true and fair view” dan mengeluarkan standar untuk mengisi kekosongan dalam sistem. Peraturan ini membuang persyaratan untuk menggunakan chart of account dan mensyaratkan perusahaan untuk mengembangkan rencana akuntansi perusahaan. Sebagai tambahan , ini mengatur bursa saham untuk membuat peraturan untuk perusahaan yang ikut bursa saham, lebih spesifik lagi di daerah pengungkapannya. Standar Akuntansi Polandia sekarang sudah lebih sejalan dengan IFRS.

2. Argentina

Akuntansi di Negara Argentina terfokus pada pemenuhan kebutuhan kreditor dan pemungut pajak. Kebijakan keuangan di Argentina mewajibkan pelaporan keuangan tahunan dan perusahaan publik juga harus mengeluarkan laporan keuangan setiap per kuartal. Standar akuntansi yang berlaku di Argentina ditetapkan oleh FACPCE, tapi struktur FACPCE berbeda dengan negara di Amerika Latin lainnya. FACPCE terdiri dari 24 dewan terpisah yang datang bersama utuk membuat resolusi teknikal (TR), yang berkaitan dengan norma akuntansi pada subjek tertentu. Setiap anggota dewan mewakili yuridikasi yang berbeda di Argentina. Setelah TR terbentuk oleh FACPCE, maka anggota dewan memutuskan untuk menyetujui TR tersebut atau mengamandemennya untuk bagian tertentu. Hasilnya adalah harmonisasi di seluruh negara bisa tercapai jika seluruh standar internasional dapat diadopsi tanpa adanya perubahan apapun.

3. Kolumbia

Negara Kolumbia termasuk negara yang menggunakan sistem ekonomi liberal. Ekonomi liberal adalah teori ekonomi yang diuraikan oleh tokoh-tokoh penemu ekonomi klasik. Ekonomi liberal merupakan sistem ekonomi yang bergerak menuju pasar bebas dan ekonomi perdagangan bebas dalam era globalisasi. Sistem liberal memiliki ciri semua sumber produksi adalah milik masyarakat individu, kebebasan dalam memiliki sumber – sumber produksi, pemerintah tidak ikut campur secara langsung dalam kegiatan ekonomi, kegiatan mempertimbangkan keadaan pasar. Sedangkan basis akuntansi yang digunakan negara Kolumbia adalah basis akrual (penuh).

4. India

Setelah kemerdekaan dari Inggris pada tahun 1947 perekonomian India diwarnai oleh ekonomi sosialis dengan perencanaan terpusat. Pelaporan keuangan ditujukan pada penyajian yang wajar dan ada profesi independen yang menyusun standar akuntansi dan auditing. Ada dua sumber utama standar akuntansi keuangan di India yaitu, undang – undang perusahaan dan profesi akuntansi. Insitute of Chartered Accountants of India didirikan tahun 1949 mengatur profesi chartered accountancy dan bertanggung jawab mengembangkan standar akuntansi dan auditing. Dewan Standar Akuntansi menerbitkan Standar Akuntansi India (AS).

Perusahaan yang terdaftar di pasar modal harus menyediakan hasil diskusi manajemen dan analisis meliputi struktur industry dan pengembangan, kesempatan dan hambatan yang dihadapi, pengendalian intern dan risiko yang mengganggu kelancaran segmen usaha atau produk. Perusahaan terdaftar juga harus setiap kuartal membuat laporan keuangan interim yang menggambarkan hasil – hasil yang telah diperoleh. Laporan keuangan India meliputi neraca, laporan penghasilan, laporan arus kas, kebijakan akuntansi dan catatan – catatan.

Sumber :

http://www.e-akuntansi.com/2015/09/standar-akuntansi-keuangan-sak.html
http://ekonomister.blogspot.co.id/2010/10/perbandingan-akuntansi-keuangan_18.html
http://nurlfathialulu.blogspot.co.id/2016/03/tugas-mata-kuliah-softskill-akuntansi_29.html
http://tiarafebdinatugassoftskill.blogspot.co.id/2016/03/judul-ii-sistem-akuntansi-keuangan.html

PERBANDINGAN DESKRIPTIF SISTEM AKUNTANSI DI NEGARA-NEGARA ASEAN (INDONESIA, JERMAN, JEPANG, AMERIKA SERIKAT, SINGAPURA, MALAYSIA)

SISTEM DAN STANDAR AKUNTANSI PADA NEGARA-NEGARA ASEAN

Akuntansi diperkenalkan pertama kali di Italia pada abad 14 dan 15 dilakukan dengan melakukan double entry bookkeeping (sistem pembukuan berpasangan) yang diperkenalkan oleh Luca Pacioli. Menurut American Accounting Association (AAA), akuntansi merupakan proses mengidentifikasikan, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi, untuk memungkinkan adanya penilaian dan keputusan yang jelas dan tegas bagi mereka yang menggunakan informasi tersebut. Sedangkan sistem akuntansi itu sendiri merupakan metode dan prosedur untuk mencatat dan melaporkan informasi keuangan yang disediakan bagi perusahaan atau suatu organisasi bisnis.
Disetiap negara pasti memiliki Standar maupun Sistem Akuntansi yang berbeda. Hal tersebut dapat dilihat dari perbedaan falsafah di masing-masing negara seperti, kondisi ekonomi, sosial, budaya, politik, hukum, serta pertahanan dan keamanan di masing-masing negara tersebut. Berikut penjabarannya.

SISTEM AKUNTANSI DI INDONESIA

Praktik akuntansi di Indonesia dapat ditelusur pada era penjajahan Belanda sekitar tahun 1642. Praktik pembukuan yang dilaksanakan Amphion Society yang berkedudukan di Jakarta terjadi pada tahun 1747. Perkembangan akuntansi di Indonesia, pada mulanya menganut sistem kontinental, sama seperti yang dipakai Belanda. Sistem kontinental ini disebut juga Tata Buku atau Pembukuan.
Pada tahun 1959 Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) didirikan untuk membimbing akuntan Indonesia. Pada tahun 1970 IAI membuat kode dan diadopsi oleh prinsip dan dasar akuntansi berdasarkan Generally Accepted Acounting Principles (GAAP). Sistem akuntansi Indonesia berfokus kepada informasi yang dibutuhkan oleh investor diatas permintaan pemerintah. Pada tahun 1974, IAI membuat komite standar akuntansi keuangan untuk membuat standar keuangan.Di Indonesia, Komite Prinsip Akuntansi (KPA) merumuskan standar Akuntansi untuk di sahkan oleh pengawas Pusat Ikatan Akuntan Indonesia (IAI) sebagai Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan berfungsi untuk menyesuaikan dan menyusun laporan keuangan.
Pemerintah Indonesia telah mencanangkan reformasi di bidang akuntansi. Salah satu reformasi yang dilakukan adalah keharusan penerapan akuntansi berbasis akrual pada setiap instansi pemerintahan, baik pemerintah pusat maupun pemerintahan daerah, yang dimulai tahun anggaran 2008. Hal ini ditegaskan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dalam Pasal 36 ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut: ”Ketentuan mengenai pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 13, 14, 15, dan 16 undang-undang ini dilaksanakan selambat-lambatnya dalam 5 (lima) tahun. Selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.”
Akuntansi berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi di mana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat, dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (recording) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat.
Penerapan sistem akuntansi pemerintahan dari suatu negara akan sangat bergantung kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku pada negara yang bersangkutan. Ciri-ciri terpenting atau persyaratan dari sistem akuntansi pemerintah menurut PBB dalam bukunya A Manual for Government Accounting, antara lain disebutkan bahwa:
1. Sistem akuntansi pemerintah harus dirancang sesuai dengan konstitusi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada suatu negara.
2. Sistem akuntansi pemerintah harus dapat menyediakan informasi yang akuntabel dan auditabel (artinya dapat dipertanggungjawabkan dan diaudit).
3. Sistem akuntansi pemerintah harus mampu menyediakan informasi keuangan yang diperlukan untuk penyusunan rencana/program dan evaluasi pelaksanaan secara fisik dan keuangan. Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) adalah sistem akuntansi yang mengolah semua transaksi keuangan, aset, kewajiban, dan ekuitas dana pemerintah pusat, yang menghasilkan informasi akuntansi dan laporan keuangan yang tepat waktu dengan mutu yang dapat diandalkan, baik yang diperlukan oleh badan-badan di luar pemerintah pusat seperti DPR, maupun oleh berbagai tingkat manajemen pada pemerintah pusat.

SISTEM AKUNTANSI JERMAN

Negara Jerman adalah salah satu Negara yang mendomisi perkembangan Akuntansi Internasional saat ini. Negara Jermasn merupakan salah satu pendiri Komite Standar Akuntansi Internasional atau International Accounting Standards Board (IASB) dan memiliki peran penting dalam mengarahkan agenda IASB. Negara-negara yang lainnya adalah Prancis, Jepang, Inggris, Belanda, dan Amerika Serikat. Karakteristik dari Akuntansi di Jerman adalah ketergantungannya terhadap anggaran dasar dan keputusan pengendalian. Selain kedua hal itu tidak ada yang memiliki status mengikat atau berwenan.
Komite Standar Akuntansi jerman (GASC) atau Deutsches Rechnungsleguns Stanndard Committee (DRSC) didirikan tidak lama saat itu dan langsung diakui oleh kementrian standar di Jerman. GASC membawahi Badan Standar Akuntansi Jerman (GASB) yang melakukan pekerjaan teknis dan mengeluarkan standar akuntansi.
Dalam UU Akuntansi tahun 1985 menentukan ketentuan akuntansi, auditing dan pelaporan keuangan yang berbeda – beda menurut ukuran perusahaan. Ada tiga kelompok ukuran keci, menengah dan besar. UU akuntansi tahun 1985 menentukan isi dan bentuk laporan keuangan yang meliputi:
• Neraca
• Laporan Laba Rugi
• Catatan atas Laporan Keuangan
• Laporan Manajemen
• Laporan Auditor

SISTEM AKUNTANSI JEPANG
Akuntansi dan pelaporan keuangan di Jepang mencerminkan gabungan berbagai pengaruh domestic dan internasional. Dua badan pemerintah yang terpisah bertanggung jawab atas regulasi akuntansi dan hukum pajak penghasilan perusahaan di Jepang memiliki pengaruh lebih lanjut pula. Pada paruh pertama abad ke-20, pemikiran akuntansi mencerminkan pengaruh Jerman pada paruh kedua, ide-ide dari AS yang berpengaruh. Akhir-akhir ini, pengaruh badan Badan Standar Akuntansi Internasional mulai dirasakan dan pada tahun 2001 perubahan besar terjadi dengan pembentukan organisasi sektor swasta sebagai pembuat standar akuntansi.
Jepang merupakan masyarakat tradisional dengan akar budaya dan agama yang kuat. Kesadaran kelompok dan saling ketergantungan dalam hubungan pribadi dan perusahaan berlawanan dengan hubungan independen yang wajar diantara individu-individu dan kelompok di negara-negara barat. Perusahaan Jepang saling memiliki ekuitas saham satu sama lain, dan sering kali bersama-sama memiliki perusahaan lain. Investasi yang saling bertautan ini menghasilkan konglomerasi industri yang meraksasa yang disebut sebagai keiretsu. Bank sering kali menjadi bagian dari kelompok industri besar ini.
Penggunaan kredit bank dan modal utang yang meluas untuk membiayai perusahaan besar terbilang sangat banyak bila dilihat dari sudut pandang Barat dan manajemen perusahaan terutama lebih bertanggung jawab kepada bank dan lembaga keuangan lainnya, dibandingkan kepada para pemegang saham. Pemerintah pusat juga memberlakukan control ketat atas berbagai aktivitas usaha di Jepang, yang berarti control birokrasi yang kuat dalam masalah-masalah usaha, termasuk akuntansi. Pengetahuan mengenai kegiatan usaha utamanya terbatas pada perusahaan dan pihak dalam lainnya seperti bank dan pemerintah.
Modal usaha keiretsu ini, sedang dalam perubahan seiring dengan reformasi structural yang dilakukan Jepang untuk mengatasi atau menggerakkan stagnasi ekonomi yang berawal pada tahun 1990-an. Krisis keuangan yang mengikuti “pergerakakn ekonomi” Jepang juga disebabkan oleh review standardisasi laporan keuangan Jepang.Jelas terlihat bahwa banyak praktik akuntansi menyembunyikan betapa buruknya perusahaan di Jepang. Sebagi contoh:
1. Hilangnya konsolidasi standardisasi yang menyebabkan adanya perusahaan Jepang yang menutupi kerugian operasional dalam usaha gabungan. Investor tidak dapat melihat apakah kegiatan operasional perusahaan sepenuhnya benar-benar menguntungkan.
2. Kewajiban pensiun dan pesangon hanya diakui 40 persen dari jumlah pinjaman karena hal itu merupakan batas pengurang pajak mereka. Hal ini mengarah pada praktik rndahnya kewajiban pensiun.
3. Pemegang saham dibebani biaya, bukan berdasarkan harga pasar. Dibuat untuk mepertegas kohesi dari keiretsu, sehingga saham silang sangatlah luas. Perusahaan menahan mereka yang rugi, akan tetapi menjual mereka yang untung untuk mendapatkan laba.
Suatu perubahan besar dalam akuntansi ditunjukkan pada akhir tahun 1990-an untuk membuat kesehatan ekonomi perusahaan Jepang menjadi semakin transparan dan membawa Jepang lebih dekat dengan standar internasional.

SISTEM AKUNTANSI AMERIKA SERIKAT

Standar Akuntansi secara historis telah ditetapkan oleh American Institute of Certified Akuntan Publik (AICPA) tunduk pada Securities and Exchange Commission peraturan. The AICPA pertama kali membuat Komite Prosedur Akuntansi pada tahun 1939, dan diganti bahwa dengan Prinsip Akuntansi Dewan pada tahun 1951 .
Pada tahun 1973, Dewan Prinsip Akuntansi digantikan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) di bawah pengawasan Yayasan Akuntansi Keuangan dengan Standar Akuntansi Keuangan Dewan Pertimbangan melayani untuk menasihati dan memberikan masukan pada standar akuntansi. Organisasi-organisasi lain yang terlibat dalam menentukan standar akuntansi Amerika Serikat meliputi Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), terbentuk pada tahun 1984, dan Perusahaan Publik Akuntansi Dewan Pengawas (PCAOB). Sebagai internasional dan US GAAP standar telah berkumpul, maka Dewan Standar Akuntansi Internasional yang memproduksi Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS) telah menjadi penting.
Sekitar tahun 2008, FASB mengeluarkan Standar Akuntansi FASB Kodifikasi, yang menata ulang ribuan GAAP atas pernyataan AS ke sekitar 90 topik akuntansi
Pada tahun 2008, Komisi Sekuritas dan Bursa mengeluarkan “peta jalan” awal yang dapat memimpin AS untuk meninggalkan prinsip akuntansi yang berlaku umum di masa depan (akan ditentukan pada tahun 2011) dan untuk bergabung lebih dari 100 negara di seluruh dunia, tetapi tidak menggunakan yang berbasis di London yaitu Standar Pelaporan Keuangan Internasional. Pada tahun 2010, proyek konvergensi sedang berlangsung dengan pertemuan rutin FASB dengan IASB.
Di AS , prinsip akuntansi yang berlaku umum, biasa disingkat dengan US GAAP. GAAP adalah aturan akuntansi yang digunakan untuk menyiapkan, menyajikan, dan melaporkan laporan keuangan untuk berbagai entitas, termasuk publik yang diperdagangkan dan swasta yang diselenggarakan perusahaan, non- organisasi nirlaba , dan pemerintah. Umumnya GAAP termasuk lokal yang berlaku di Framework Akuntansi, akuntansi terkait hukum, peraturan dan Standar Akuntansi.
Serupa dengan banyak negara lain berlatih di bawah common law sistem, pemerintah Amerika Serikat tidak secara langsung menetapkan standar akuntansi, dengan keyakinan bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang lebih baik dan sumber daya. US GAAP tidak tertulis dalam Undang-Undang , meskipun US Securities and Exchange Commission (SEC) mensyaratkan bahwa hal itu harus diikuti dalam pelaporan keuangan yang diperdagangkan oleh perusahaan publik. Saat ini, Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB) adalah otoritas tertinggi dalam membangun prinsip akuntansi yang berlaku umum untuk perusahaan publik dan swasta, serta badan non-profit. Untuk negara pemerintah daerah, GAAP ditentukan oleh Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan (GaSb), yang beroperasi di bawah seperangkat asumsi, prinsip, dan kendala, berbeda dengan PSAK sektor swasta standar. Ketentuan GAAP AS agak berbeda dari Standar Pelaporan Keuangan Internasional (IFRS). Meskipun mantan Ketua SEC Chris Cox menetapkan jadwal bagi semua perusahaan AS untuk menjatuhkan GAAP pada tahun 2016 dengan perusahaan terbesar beralih ke IFRS pada awal tahun 2009.
Organisasi-organisasi ini mempengaruhi perkembangan GAAP di Amerika Serikat :
1. United States Securities and Exchange Commission ( SEC ) à Amerika Serikat Komisi Sekuritas dan Bursa (SEC).
SEC diciptakan sebagai akibat dari Depresi Besar . Pada waktu itu tidak ada struktur menetapkan standar akuntansi. SEC mendorong pembentukan badan standar pengaturan swasta melalui AICPA dan kemudian FASB. Percaya bahwa sektor swasta memiliki pengetahuan yang tepat, sumber daya, dan bakat. SEC bekerja sama dengan berbagai organisasi swasta pengaturan GAAP, tetapi tidak menetapkan GAAP sendiri.
2. American Institute of Certified Public Accountants (AICPA) à American Ikatan Akuntan Publik Bersertifikat (AICPA).
Pada tahun 1939, SEC mendesak ke AICPA untuk menunjuk Komite Akuntansi Prosedur (CAP). Selama tahun 1939-1959 CAP menerbitkan 51 Akuntansi Buletin Penelitian yang berurusan dengan berbagai masalah akuntansi yang tepat waktu. Namun, masalah ini dengan pendekatan masalah, gagal mengembangkan terstruktur yang sangat dibutuhkan untuk prinsip akuntansi. Dengan demikian, pada tahun 1959, AICPA menciptakan Prinsip Akuntansi Board (APB), yang misi itu adalah untuk mengembangkan suatu kerangka kerja konseptual secara keseluruhan. Ini menerbitkan 31 pendapat dan dibubarkan pada tahun 1973 karena kurangnya produktivitas dan kegagalan untuk bertindak segera. Setelah penciptaan FASB , AICPA membentuk Komite Eksekutif Standar Akuntansi (ACSEC). Hal ini menerbitkan :
a) Audit dan Pedoman Akuntansi, yang merangkum praktik akuntansi industri spesifik (kasino misalnya, perguruan tinggi, maskapai penerbangan, dll) dan memberikan petunjuk khusus mengenai hal-hal tidak ditangani oleh FASB atau GASB.
b) Laporan Posisi, yang memberikan petunjuk pada topik pelaporan keuangan sampai FASB atau GASB menetapkan standar dalam masalah ini.
c) Praktek Buletin, yang mengindikasikan AcSEC’s pandangan pada masalah pelaporan keuangan yang sempit dan tidak dianggap oleh FASB atau GASB.
3. Financial Accounting Standards Board (FASB) à Dewan Standar Akuntansi Keuangan (FASB).
Menyadari kebutuhan untuk reformasi APB, pemimpin dalam profesi akuntansi menunjuk Kelompok Studi Pembentukan Prinsip Akuntansi (umumnya dikenal sebagai Komite Gandum untuk perusahaan kursi Francis Gandum). Kelompok ini menentukan bahwa APB harus dibubarkan dan struktur standar pengaturan baru diciptakan. Struktur ini terdiri dari tiga organisasi yaitu Akuntansi Keuangan Foundation (FAF, akan memilih anggota FASB, dana dan mengawasi kegiatan mereka), Standar Akuntansi Keuangan Advisory Council (FASAC), dan organisasi usaha besar dalam struktur ini Akuntansi Keuangan Dewan Standar (FASB). FASB memiliki 4 jenis utama publikasi :
a) Lebih dari 150 telah diterbitkan sampai saat ini.
b) Akuntansi Keuangan Konsep – pertama diterbitkan pada tahun 1978. Mereka adalah bagian dari proyek kerangka konseptual FASB dan tujuan dasar yang ditetapkan dan konsep bahwa penggunaan FASB dalam mengembangkan standar masa depan. Namun, mereka bukan bagian dari GAAP. Ada 7 konsep untuk tanggal diterbitkan.
c) Interpretasi memodifikasi atau memperluas standar yang ada . Ada sekitar 50 interpretasi untuk tanggal diterbitkan.
d) Pedoman standar penerapan, interpretasi, dan pendapat. Biasanya memecahkan beberapa isu akuntansi yang sangat spesifik yang tidak akan memiliki efek, signifikan abadi.

Pada tahun 1984 FASB menciptakan Emerging Issues Task Force (EITF) yang berkaitan dengan transaksi keuangan yang tidak biasa dan baru yang memiliki potensi untuk menjadi umum (misalnya akuntansi untuk perusahaan berbasis Internet). Ini bertindak lebih seperti masalah filter untuk FASB, kesepakatan EITF dengan jangka pendek, meninggalkan jangka panjang, masalah yang lebih luas untuk FASB.
Organisasi berpengaruh lainnya Keuangan Pemerintah Officer’s Association (GFOA) juga mempengaruhi kebijakan keuangan bagi pemerintah. Perbedaan pendapat antara GFOA dan GaSb adalah jarang, tetapi dapat berlanjut selama bertahun-tahun.

STANDAR AKUNTANSI DI SINGAPURA
Di Singapura, standar akuntansi dikenal sebagai Singapore Pelaporan Standar Akuntansi Keuangan (SFR) dan didasarkan pada IFRS. Semua perusahaan dengan periode keuangan yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2003 memiliki mematuhi SFRs.
Akrual berbasis akuntansi adalah salah satu pelaku utama dari standar akuntansi Singapura. Laporan keuangan disusun atas dasar akrual. Di bawah dasar ini, pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya diakui ketika mereka terjadi (dan bukan sebagai kas atau setara kas diterima atau dibayar) dan mereka dicatat dalam catatan akuntansi dan dilaporkan dalam laporan keuangan periode yang berhubungan . Laporan keuangan yang disusun atas dasar akrual menginformasikan pengguna tidak hanya transaksi masa lalu yang melibatkan pembayaran dan penerimaan kas tetapi juga kewajiban untuk membayar tunai di masa depan dan sumber daya yang merupakan kas yang akan diterima di masa depan. Secara keseluruhan standar akuntansi di Singapura mengandung sekitar 39 standar yang berbeda dengan masing-masing dinamakan sebagai standar FRS X misalnya FRS 1. Setiap standar mencakup topik tertentu seperti penyajian laporan keuangan, pengakuan pendapatan, akuntansi untuk persediaan, dan sebagainya.
SISTEM AKUNTANSI DI MALAYSIA

Seperti Indonesia, sistem resmi Malaysia berasal dari Inggris. Seperti yang sudah diperkirakan, sistem akuntansi ini juga membidik untuk bertemu dengan informasi yang diperlukan oleh investor. The Malaysian Institute of Accounting (MIA) telah didirikan dibawah pengawasan regular perkumpulan profesi akuntan di Malaysia. Tapi, Malaysia merestrukturisasi sistem akuntansinya pada tahun 1997 dengan Financial Reporting Act, yang dibuat oleh Fiancial Reporting Foundation (FRF)/Badan pelaporan keuangan dan Malaysian Accounting Standart Board (MASB). FRF mengawasi pekerjaan MASB tetapi tidak terlibat dalam proses standarnya. MASB adalah badan independen yang di ciptakan untuk mengembangkan dan mengajukan standar akuntansi di Malaysia. Kerangka kerja baru ini dibuat dengan proses standar yang representatif dengan pengguna, pembuat kebijakan, dan akuntan.
Perusahaan yang terdaftar di Malaysia diwajibkan untuk menyiapkan laporan keuangan wajib sesuai dengan standar akuntansi yang disetujui diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Malaysia (MASB). Perusahaan asing yang terdaftar di bursa saham di Malaysia dapat mempersiapkan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi tertentu yang diakui secara internasional seperti SAK. MASB memiliki dua set standar akuntansi disetujui, yaitu:
• MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Selain Entitas Swasta – Standar Pelaporan Keuangan (FRSs); dan
• MASB Disetujui Standar Akuntansi Entitas Swasta – Badan Standar Pelaporan Swasta (PERSs).
Pada tanggal 1 Agustus 2008, Yayasan Pelaporan Keuangan yang mengawasi operasi MASB dan MASB mengeluarkan pernyataan tentang rencana mereka untuk konvergensi penuh dari FRSs dengan SAK yang dikeluarkan oleh IASB 1 Januari 2012. Staf MASB telah mengeluarkan kalender usulan yang menyediakan waktu adopsi sementara dari SAK yang diterbitkan oleh IASB pada 19 Juni 2009. Entitas Swasta yang menerapkan PERSs akan terus melakukannya sampai waktu seperti ini, MASB memutuskan sebaliknya.

Refrensi:
http://www.zonasiswa.com/2015/01/pengertian-sejarah-akuntansi.html?m=1

http://id.m.wikipedia.org/wiki/Sistem_akuntansi
https://mynameisbahestie.wordpress.com/2014/06/10/kelompok-germany/
http://arumarum9.blogspot.co.id/2016/03/perbandingan-sistem-akuntansi-di.html
http://asefsururi.blogspot.co.id/2015/05/akuntansi-internasional-sistem.html
http://nadiayolandam.blogspot.co.id/2013/03/standarisasi-akuntansi- negara-malaysia.html

Etika Bisnis & akuntansi

Pengertian etika bisnis

Etika bisnis adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan cara melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang masih berkaitan dengan personal, perusahaan ataupun masyarakat. atau bisa juga diartikan pengetahuan tentang tata cara ideal dalam pengaturan dan pengelolaan bisnis yang memperhatikan norma dan moralitas yang berlaku secara universal secara ekonomi maupun sosial.


Faktor Yang Diperlukan dalam Menciptakan Etika Bisnis

Etika bisnis adalah perilaku etis atau tidak etis yang dilakukan oleh pimpinan, manajer, karyawan, agen, atau perwakilan suatu perusahaan.

Faktor yang mempengaruhi Perilaku Etika. Tiga faktor utamanya, yaitu :

  1. Perbedaan Budaya.

Perilaku bisnis orang Indonesia tentu saja berbeda dengan Negara lain. Hal yang sama, daerah atau kota tertentu berbeda perilaku bisnisnya dengan daerah lain.

  1. Pengetahuan.

Semakin banyak hal yang diketahui dan semakin baik seseorang memahami suatu situasi, semakin baik pula kesempatannya dalam membuat keputusan-keputusan yang etis. Ketidaktahuan bukanlah alasan yang dapat diterima dalam pandangan hukum, termasuk masalah etika.

  1. Perilaku Organisasi

Dasar etika bisnis adalah bersifat kesadaran etis dan meliputi standar-standar perilaku. Banyak organisasi menyadari betul perlunya menetapkan peraturan-peraturan perusahaan terkait perilaku dan menyediakan tenaga pelatih untuk memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang permasalahan etika.

Dalam menciptakan etika bisnis,  Dalimunthe (2004) menganjurkan untuk memperhatikan hal sebagai berikut :

  • Pengendalian Diri
  • Pengembangan Tanggung Jawab Sosial (Social Responsibility)
  • Mempertahankan Jati Diri
  • Menciptakan Persaingan yang Sehat
  • Menerapkan Konsep “Pembangunan Berkelanjutan”
  • Menghindari Sifat 5K (Katabelece, Kongkalikong, Koneksi,Kolusi dan komisi)
  • Mampu Menyatakan yang Benar itu Benar
  • Menumbuhkan Sikap Saling Percaya antar Golongan Pengusaha
  • Konsekuen dan Konsisten dengan Aturan main Bersama
  • Memelihara Kesepakatan
  • Menuangkan ke dalam Hukum Positif

Contoh kasus:

Perusahaan Listrik Negaran persero (PT. PLN) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberikan mandat untuk menyediakan kebutuhan listrik di Indonesia. Seharusnya sudah menjadi kewajiban bagi PT. PLN untuk memenuhi itu semua, namun pada kenyataannya masih banyak kasus dimana mereka merugikan masyarakat. PT. Perusahaan Listrik Negara (Persero) adalah perusahaan pemerintah yang bergerak di bidang pengadaan listrik nasional. Hingga saat ini, PT. PLN masih merupakan satu-satunya perusahaan listrik sekaligus pendistribusinya. Dalam hal ini PT. PLN sudah seharusnya dapat memenuhi kebutuhan listrik bagi masyarakat, dan mendistribusikannya secara merata. Usaha PT. PLN termasuk kedalam jenis monopoli murni. Hal ini ditunjukkan karena PT. PLN merupakan penjual atau produsen tunggal, produk yang unik dan tanpa barang pengganti yang dekat, serta kemampuannya untuk menerapkan harga berapapun yang mereka kehendaki. Kasus ini menjadi menarik karena disatu sisi kegiatan monopoli mereka dimaksudkan untuk kepentingan mayoritas masyarakat dan sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai UUD 1945 Pasal 33, namun disisi lain tindakan PT. PLN justru belum atau bahkan tidak menunjukkan kinerja yang baik dalam pemenuhan kebutuhan listrik masyarakat

Etika Bisnis Dan Akuntansi

Dalam menjalankan profesinya seorang akuntan di Indonesia diatur oleh suatu kode etik profesi dengan nama kode etik Ikatan Akuntan Indonesia. Kode etik Ikatan Akuntan Indonesia merupakan tatanan etika dan prinsip moral yang memberikan pedoman kepada akuntan untuk berhubungan dengan klien, sesama anggota profesi dan juga dengan masyarakat. Selain dengan kode etik akuntan juga merupakan alat atau sarana untuk klien, pemakai laporan keuangan atau masyarakat pada umumnya, tentang kualitas atau mutu jasa yang diberikannya karena melalui serangkaian pertimbangan etika sebagaimana yang diatur dalam kode etik profesi. Akuntansi sebagai profesi memiliki kewajiban untuk mengabaikan kepentingan pribadi dan mengikuti etika profesi yang telah ditetapkan. Kewajiban akuntan sebagai profesional mempunyai tiga kewajiban yaitu; kompetensi, objektif dan mengutamakan integritas. Kasus enron, xerok, merck, vivendi universal dan bebarapa kasus serupa lainnya telah membuktikan bahwa etika sangat diperlukan dalam bisnis. Tanpa etika di dalam bisnis, maka perdaganan tidak akan berfungsi dengan baik. Kita harus mengakui bahwa akuntansi adalah bisnis, dan tanggung jawab utama dari bisnis adalah memaksimalkan keuntungan atau nilai shareholder. Tetapi kalau hal ini dilakukan tanpa memperhatikan etika, maka hasilnya sangat merugikan. Banyak orang yang menjalankan bisnis tetapi tetap berpandangan bahwa, bisnis tidak memerlukan etika.

Refrensi:

Etika Profesi Akuntansi

  1. SKANDAL PENIPUAN KORPORASI TERBESAR OLEH OLYMPUS

Olympus, produsen kamera asal Jepang mengaku telah menyembunyikan kerugian investasi di perusahaan sekuritas selama puluhan tahun atau sejak era 1980-an. Selama ini, Olympus menutupi kerugiannya dengan menyelewengkan dana akuisisi.Pengumuman ini merupakan buntut dari tuntutan mantan CEO Olympus Michael Woodford yang dipecat pada 14 Oktober silam. Woodford meminta perusahaan yang berumur 92 tahun ini menjelaskan transaksi mencurigakan sebesar US$ 1,3 miliar atau sekitar Rp 11 triliun. Presiden Direktur Olympus Shuichi Takayama menuding Tsuyoshi Kikukawa, yang mundur dari jabatan Presiden dan Komisaris Olympus pada 26 Oktober lalu, sebagai pihak yang bertanggung jawab. Sementara Wakil Presiden Direktur Hisashi Mori dan auditor internal Hideo Yamada bertanggung jawab sebagai pihak yang menutup-nutupi. Keduanya menyatakan siap jika dituntut hukuman pidana.

Pihak Olympus menemukan sejumlah dana mencurigakan terkait akuisisi produsen peralatan medis asal Inggris, Gyrus, pada tahun 2008 lalu senilai US$ 2,2 miliar (Rp 18,7 triliun), yang juga melibatkan biaya penasihat US 687 juta (Rp 5,83 triliun) dan pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal US$ 773 juta (Rp 6,57 triliun).

Dana-dana tersebut ternyata digunakan untuk menutupi kerugian investasi di masa lalu tersebut. Hal itu terlihat sangat gamblang ketika dalam beberapa bulan kemudian, pembayaran kepada tiga perusahaan investasi lokal itu dihapus dari bukKasus ini dipastikan akan menyeret Olympus, beserta para direksi dan akuntannya kena tuntutan pidana untuk pasal manipulasi laporan keuangan dari para pemegang sahamnya. Banyak analis yang kini mempertanyakan masa depan perusahaan yang dibentuk pada 1919 sebagai produsen mikroskop itu.

“Ini sangat serius. Olympus sudah mengaku mengisi data palsu (di laporan keuangan) untuk menutupi kerugian selama 20 tahun. Semua pihak yang terlibat selama 20 tahun harus ikut bertanggung jawab,” kata Ryosuke Okazaki, Kepala Investasi ITC Investment Partners.

Pengumuman yang mengejutkan ini juga membuat saham Olympus jatuh 29% ke posisi terendahnya dalam 16 tahun terakhir. Perusahaan ini sudah kehilangan 70% nilai pasarnya, setara Rp 5,1 triliun, sejak ditinggal Woodford, yang terus mempertanyakan investasi bodong tersebut. Pihak Olympus mengaku masih akan menunggu hasil penyelidikan lebih lanjut sebelum menyatakan apakah ada pihak lain yang ikut terlibat. Mori sudah dipecat pada hari yang sama, sementara auditor internal sudah meminta pengunduran diri.

Kasus yang menimpa Olympus ini langsung menjadi perhatian media lokal karena merupakan skandal penipuan perusahaan terbesar di Jepang sejak serangkaian skandal broker di era 1990-an, salah satunya adalah broker terbesar keempat di Jepang, Yamaichi Securities pada 1997. Olympus mengaku menyelewengkan sejumlah dana akuisisi tersebut dengan disalurkan ke banyak perusahaan investasi supaya tidak mudah terdekteksi. Praktik yang lazim dilakukan perusahaan-perusahaan Jepang setelah krisis ekonomi Jepang tahun 1990 lalu.

Tanggapan :

Selama ini, Olympus menyelewengkan dana dan Olympus mengakui bahwa ia mengisi data palsu pada laporan keuangan untuk menutupi kerugian selama 20 tahun. Olympus mengakui bahwa ia memanipulasi  dan menyelewengkan dana dan di salurkan ke beberapa perusahaan investasi supaya tidak mudah terdeteksi.

 

Refrensi: http://finance.detik.com/ekonomi-bisnis/1763010/2

http://lianlobay.blogspot.co.id/2014/11/skandal-penipuan-korporasi-terbesar.html

  1. Kenapa etika Profesi itu penting ?

Etika profesi adalah sikap etis sebagai bagian integral dari sikap hidup dalam menjalankan kehidupan sebagai pengemban profesi.

Etika profesi adalah cabang filsafat yang mempelajari penerapan prinsip-prinsip moral dasar atau norma-norma etis umum pada bidang-bidang khusus (profesi) kehidupan manusia.

Etika Profesi adalah konsep etika yang ditetapkan atau disepakati pada tatanan profesi atau lingkup kerja tertentu, contoh : pers dan jurnalistik, engineering (rekayasa), science, medis/dokter, dan sebagainya.

Etika profesi Berkaitan dengan bidang pekerjaan yang telah dilakukan seseorang sehingga sangatlah perlu untuk menjaga profesi dikalangan masyarakat atau terhadap konsumen (klien atau objek).

Etika profesi adalah sebagai sikap hidup untuk memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dari klien dengan keterlibatan dan keahlian sebagai pelayanan dalam rangka kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para anggota masyarakat yang membutuhkannya dengan disertai refleksi yang seksama, (Anang Usman, SH., MSi.)

Prinsip dasar di dalam etika profesi :

  1. Tanggung jawab

– Terhadap pelaksanaan pekerjaan itu dan terhadap hasilnya.

– Terhadap dampak dari profesi itu untuk kehidupan orang lain atau masyarakat pada umumnya.

  1. Keadilan.
  2. Prinsip ini menuntut kita untuk memberikan kepada siapa saja apa yang menjadi haknya.
  3. Prinsip Kompetensi,melaksanakan pekerjaan sesuai jasa profesionalnya, kompetensi dan ketekunan
  4. Prinsip Prilaku Profesional, berprilaku konsisten dengan reputasi profesi
  5. Prinsip Kerahasiaan, menghormati kerahasiaan informasi

Jadi kesimpulanya dalam suatu kehidupan manu sia harus mempunyai etika profesi yam mempunyai peran penting bagi kehidupan kita, dalam sebuah profesi harus di sesuaikan dengan kemampunya dan keahlian masing- masing orang agar pekerjaannya menghasilkan nafkah yang berkah dan juga mendapat kepercayaan yang penuh agar tidak mengecewakan masyarakat luas. Dari etika profesi punbisa menilai kehidupan seseorang yang berarti kehidupan seseorang itu lebih baik karena memiliki etika profesi yg baik.

Refrensi: https://yanhasiholan.wordpress.com/2013/10/16/pengertian-etika-profesi-dan-etika-profesi/

  1. lebih penting mana etika/profesi pribadi?

Menurut saya lebih penting etika karena dari etika seseorang lebih bisa menghargai hasil orang lain dan orang yg mempunyai etika pasti akan di hargai orang lain dari pada orang yang memiliki kemampuan, karena orang yang memiliki kemampuan belum tentu mempunyai karakter etika yg baik.

Passive Voice

 

Market

Market is one of a variety of systems, institutions, procedures, social relations and infrastructures in which businesses sell goods, services and labor for the people in exchange for money. Goods and services sold to use as legal tender fiat money. This activity is part of the economy. It is an arrangement that allows buyers and sellers to exchange items. Competition is very important in the market, and separate from the trading market. Two people may do the trade, but it takes at least three people to have a market, so there is competition on at least one of the two sides. Markets vary in size, range, geographic scale, location, type and variety of the human community, as well as the type of goods and services traded. Some examples include local farmers market held in the town square or parking lots, shopping centers and shopping malls, international currency and commodity markets, the law creating such a market for pollution permits, and illegal markets like the market for illicit drugs.

In mainstream economics, the concept of the market is any structure that allows buyers and sellers to exchange any type of goods, services and information. Exchange of goods or services for money is a transaction. Market participants consist of all buyers and sellers are both affecting its price. This influence is a major study of economics and has spawned several theories and models of basic market forces of supply and demand. There are two roles in the market, buyers and sellers. Markets facilitate trade and allow the distribution and allocation of resources in the community. Markets allow all items to be evaluated and traded prices. An emerging market is more or less spontaneous or deliberately constructed by human interaction to allow the exchange of rights (ownership) services and goods.

CAPITAL MARKET

Indonesia had experienced economic devastation that had been built through the joints of the new order policy began crawling back construct the foundation of the economy. International Financial Corporation (IFC) classification of stocks linked to the classification of the stateIf the country is still classified as a developing country, the market in the country is also in a developing stage, although market shares are fully functional and well organized.

Developed capital markets can be identified through a country, whether the country is a developed country or a developing country classified. Indicator is the per capita income of a country, which is usually included in the low to middle- income countries. But the most striking characteristic is seen the value of the market capitalization of companies listed, the cumulative trading volume, the tightness of capital markets regulation, sophistication and culture to domestic investors.

Consequences of growing capital market is a small market capitalization value. A measure of market capitalization ratio is usually seen from the comparison with the value of a country’s gross domestic product. In addition to the other consequences is the presence of thin trading volume (thin trading) caused by trade (non – syncronous trading) on the market. Synchronous trading is not caused by the number of securities traded not entirely, meaning that there is some specific time in which a securities transaction does not occur (Hartono, 2003). Indonesia which is still listed on the IFC is still a developing country with the worst investment climate in the East Asian region. Even with a record like that, in fact we are still considered by foreign investors. The fact that there are national companies with actually being in the strategic sectors of the country, offered by some foreign institutions through the acquisition of shares. The presence of capital inflows as investments in general is foreign investment should be a booster of the macro economy. The main reason for foreign investors to move their funds to developing countries is that developing countries have the potential untapped business entirely, as in the classic motifs of investment to other countries. Michael Fairbanks and Stace Lindsay senior consultant at Monitor Company express purpose of foreign investors coming to the poorer countries is usually only see an opportunity to attract natural resources, cheap labor and wages as the target product or service that is not good quality.

But there are other reasons that accompany such motives, the striking differences with developed countries. If we use a life cycle approach to the business of developing countries into the category growth (growth) than developed countries that fall into the category of ripe (mature). It means that there is the attraction of high economic growth which of course is accompanied by a high return anyway, because economic growth is an aggregate indicator of industry in a country. For example, the mobile telecommunications business in Indonesia, which explored the new solid in Java alone, while outside it still has high potential to serve new markets.

 

  1. Goods and services sold to use as legal tender fiat money. (Past Tense)
  2. the concept of the market is any structure that allows buyers and sellers to exchange any type of goods, services and information. (Past Tense)
  3. Markets facilitate trade and allow the distribution and allocation of resources in the community. (Past Tense)
  4. Exchange of goods or services for money is a transaction.(Past Tense)
  5. Indicator is the per capita income of a country.(Past Tense)
  6. If the country is still classified as a developing country, the market in the country is also in a developing stage. (Past future)
  7. Market is one of a variety of systems, institutions, procedures, social relations and infrastructures in which businesses sell goods. (Past Tense)
  8. classification of stocks linked to the classification of the state. (Past Tense)

Refrensi : http://dianapitasari97.blogspot.co.id/2014/11/artikel-bahasa-inggris-tentang-ekonomi.html

 

Angkutan Umum Diminta Rela Turunkan Tarif Ikuti Harga BBM

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) meminta pemilik dan pengemudi angkutan umum rela menurunkan tarif mengikuti penurunan harga bahan bakar minyak (BBM). Sebab, penurunan harga BBM pengaruhnya akan lebih besar terhadap inflasi jika tarifangkutan umum juga ikut turun.

Deputi Gubernur Senior BI Mirza Adityaswara menuturkan, jika harga BBM turun namun tarif transportasi tidak turun maka dampaknya tidak akan terlalu signifikan terhadap inflasi secara nasional. Sebab, bila tarif angkutan umum tidak turun maka biaya lain serta harga bahan kebutuhan pokok juga tidak akan turun.

“‎Secara teori penurunan harga BBM akan menurunkan angka inflasi, dan sesuai dengan saran pemerintah bahwa ongkos transportasi sebaiknya ada penurunan juga,” ujarnya di Gedung BI, Jakarta, Jumat (1/4/2016). (Baca: Harga BBM Premium Turun Jadi Rp6.450/Liter, Solar Rp5.150/Liter)

Menurutnya, para pemilik dan pengemudi angkutan umum harus rela menurunkan tarif mengikuti penurunan harga BBM. Pemerintah sendiri sudah menginstruksikan agar tarif angkutan umum turun minimal 3% seiring dengan penurunan harga BBM.

“Karena, kalau hanya harga BBM saja turun biaya lain tidak turun dampak terhadap penurunan inflasinya juga tidak banyak. Perlu kerja sama dari sektor transportasi untuk bersedia melakukan penurunan ongkos transport‎,” pungkas Mirza.

Opinions

The price of fuel down public transportation and even reluctant to lower tariffs naughty transport could increase them and can also adversely affect the basic needs, because people would be complaining about price increases will soar high and will be inflation in our economy. The reason is said by public transport drivers is if public transportation to lower tariffs it will be difficult to raise rates if the current fuel went up again. Similarly, basic needs will soar who follow the public transport fares.

 

Solutions

The government should be able to overcome this problem because it is very detrimental to people in public transport when fuel drops reluctantly lowered her dance and fuel while riding public transit to raise fare. This is why inflation is therefore the Government should be firm to all public transport to avoid inflation terjadinga government decided decent fare for people agam society does not feel disadvantaged .

Refrensi :kbis.sindonews.com/read/1097484/34/angkutan-umum-diminta-rela-turunkan-tarif-ikuti-harga-bbm-1459499869